Sejarah berdirinya Kalurahan Minomartani tidak bisa lepas dari sejarah dusun Plosokuning, sementara dusun Plosokuning sendiri sebagai wilayah yang saat ini merupakan bagian Kalurahan Minomartani juga tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya Masjid Jami’ Pathok Negoro Plosokuning.
Sejak Perjanjian Giyanti, wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kasultanan Yogyakarta berdiri pada tahun 1755. Agama Islam tidak hanya menjadi status di Kraton Yogyakarta akan tetapi ajarannya sangat didukung dan mengena di hati para raja.
Salah satu wujud keislaman di dalam Kraton Yogyakarta yaitu gelar Raja yang menggunakan nama Sultan yang bercirikan gelar para raja Islam.
Ketika memerintah Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono I lebih banyak mencurahkan perhatian pada konsolidasi pemerintahan dan pengaturan masalah agraria di wilayahnya. Hal tersebut dilakukan agar citra Kraton Yogyakarta semakin baik di mata rakyat maupun lawan.
Setelah Sri Sultan Hamengku Buwono I wafat, maka tahta diwariskan pada RM. Sundoro yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono II. Pada masa pemerintahaan Hamengku Buwana II inilah Kyai Nur Iman menyarankan kepada Raja untuk membangun empat masjid besar sebagai pelengkap Masjid Gede yang sudah berdiri terlebih dahulu di kampung Kauman. Kyai Nur Iman menyarankan agar masjid pendamping itu dibangun di empat arah dan diberi nama Masjid Patok Nagari. Keempat masjid tersebut terletak di Mlangi (barat), Babadan (Timur), Plosokuning (Utara), dan Dongkelan (Selatan). Selain dikenal sebagai masjid Pathok nagari, keempat masjid tersebut kadang juga disebut masjid Kagungan Dalem atau masjid Dalem Kasultanan. Kyai Nur Iman menempatkan putra-putranya sebagai Imam di tiga masjid lainnya, sementara masjid di Mlangi tetap dipimpin oleh beliau sendiri. Anaknya yang bernama Kyai Mursodo mengurus masjid Plosokuning, anak lainnya yaitu Kyai Ageng Karang Besari mengurus masjid Babadan, sedangkan masjid Dongkelan dipimpin oleh putra lainnya yaitu Kyai Hasan Besari. Orang-orang yang ikut membantu kyai untuk mengurus masjid tersebut atau para ta’mir juga termasuk abdi dalem kraton.
Keberadaan Masjid Pathok Negoro dibutuhkan, selain sebagai benteng Kasultanan Yogyakarta dari pengaruh bangsa asing serta sebagai benteng aqidah. Masjid-masjid tersebut tak sekadar sebagai penanda batas wilayah, tetapi keempat masjid itu juga menjadi tempat pertahanan dan menyelenggarakan pemerintahan. Ada pengadilan surambi alias pengadilan agama, kantor pangulon alias kantor penghulu, tempat latihan perang, juga untuk berdakwah. Menurut arti katanya, pathok bisa dipahami sebagai pembatas atau penanda. Kata negoro atau nagari.
Istilah “pathok nagara” sebenarnya merupakan nama jabatan dalam struktur pemerintahan di keraton yang bertugas memimpin masjid-masjid tersebut. Mereka yang berstatus abdi dalem itu juga memimpin jemaah masjid yang dibangun di atas tanah kasultanan (Sultan Ground), dengan status tanah perdikan alias tanpa ditarik pajak. Nama “Plosokuning” diambil dari nama pohon, yakni Ploso. Letaknya tidak jauh dari tempat didirikannya masjid kala itu. Pada saat itu, dedaunan di pohon tersebut banyak yang berwarna kuning. Dari sanalah kemudian nama masjid tersematkan, “Plosokuning”,
Tak lama setelah berdirinya masjid, kawasan sekitarnya menjadi tempat tinggal santri. Secara fisik, tidak ada bangunan pondok pesantren, hanya saja memang dijadikan untuk tinggal para santri, dan seiringnya perkembangan, wilayah sekitar masjid tersebut dikenal sebagai Plosokuning dan seiring dengan perkembangan akhirnya wilayah plosokuning menjadi sebuah kalurahan yang dipimpin oleh seorang Bekel\/Lurah.
Tercatat bahwa R. Pawirodimedjo\/Kyai Yahya adalah Lurah\/Bekel Plosokuning pada tahun 1855-1915. Setelah R. Pawirodimedjo\/Kyai Yahya meninggal, diganti oleh R. Kyai Waringi sebagai Lurah Plosokuning pada tahun 1915-1930. Namun dikarenakan R. Kyai Waringi adalah seorang yang lebih mengutamakan pendekatan pada Allah SWT dan murid\/santrinya banyak maka jabatan Lurah Plosokuning digantikan oleh R.Ngb. Surodirdjo (1930-1946).
Pada tahun 1946, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penggabungan Daerah-Daerah Kelurahan yang bertujuan untuk menggabungkan beberapa desa kecil menjadi satu desa yang cukup besar agar otonomi pemerintahan desa dapat dijalankan dengan biaya dari kas desa itu sendiri. Proses penggabungan kelurahan tersebut dikenal dengan istilah blengketan. Proses penggabungan tersebut baru selesai pada tahun 1948 dan ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5\/1948 tanggal 19 April 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan.
Berbeda dengan “kalurahan-kalurahan kecil” lainnya, kalurahan Plosokuning “enggan” untuk digabungkan dengan kalurahan lainnya, sehingga kalurahan Plosokuning berdiri sendiri dan menjadi Kalurahan Minomartani serta masuk dalam wilayah Kapanewon Ngemplak. Kemudian pada tahun 1950 secara administratif Kalurahan Minomartani berpindah dari wilayah bagian Kapanewon Ngemplak ke dalam wilayah Kapanewon Ngaglik melalui Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6\/Pert\/Pem.D\/50 Tanggal 5 Desember 1950 tentang: Memindahkan Kalurahan Minomartani dari Kapanewon Ngemplak dalam Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman. Tertanda Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Paku Alam VII.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Sejarah berdirinya Kalurahan Minomartani tidak bisa lepas dari sejarah dusun Plosokuning, sementara dusun Plosokuning sendiri sebagai wilayah yang saat ini merupakan bagian Kalurahan Minomartani juga tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya Masjid Jami’ Pathok Negoro Plosokuning.Sejak Perjanjian Giyanti, wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kasultanan Yogyakarta berdiri […]<\/p>\n","protected":false},"author":63,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-1067","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-profil-kalurahan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/minomartanisid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1067","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/minomartanisid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/minomartanisid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/minomartanisid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/63"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/minomartanisid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1067"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/minomartanisid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1067\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1839,"href":"https:\/\/minomartanisid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1067\/revisions\/1839"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/minomartanisid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1067"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/minomartanisid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1067"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/minomartanisid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1067"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}